Pemimpin di Indonesia dan Hak Rakyat dalam Potret Islam

21 April 2012 18:34:36 Dibaca :
Pemimpin di Indonesia dan Hak Rakyat dalam Potret Islam

Di Indonesia, seringkali mendengar akan perilaku pemerintah Indonesia, khususnya di masa SBY ini, akan pernyataan-pernyataan apabila pihak pemerintah terdzolimi oleh sebagian rakyatnya. Pemerintah sering merasa khawatir dan takut dengan rakyatnya sendiri. Sehingga saat ada kritikan dari rakyat, pemerintah selalu membela diri dengan lantunan, "Kau yang memilih. Kau yang kini mengkritisi."

Melalui kebijakan seperti itu, tidak sedikit kalangan masyarakat yang kemudian takut merasa berdosa apabila mengkritisi. Banyak masyarakat yang terdiam, seakan membenarkan apabila yang memilih pemerintah seperti presiden adalah rakyat, sehingga rakyat seakan dipaksa musti menerima konsekwensi dengan apa yang dipilihnya. Menjadi pertanyaan, apakah benar perilaku pemerintah seperti di atas?

Memilih atau Minta Dipilih?

Pemimpin yang ada di Indonesia, dalam hal ini presiden, kenyataannya kehadirannya bukanlah dipilih tetapi mereka sendiri yang memintanya bahkan merayu masyarakat dengan beragam cara. Rayuan mereka pun tidak sedikit dengan mengeluarkan janji-janji bohong demi mengejar kekuasaan. SBY misalnya, sehingga banyak kalangan ulama sampai tokoh-tokoh agama menilainya sebagai "pembohong"

Apa yang dikatakan oleh banyak ulama ataupun tokoh agama akan pernyataannya, tidaklah boleh disalahkan. Mereka mengatakan demikian, tentu karena ada unsur-unsur atau fakta perihal tersebut. Setidaknya memandang bagaimana kenaikan mereka sebagai seorang pemimpin.

Islam sendiri melihat, seseorang mencari jabatan memang tidak disalahkan. Hanya saja, jabatan di dalam Islam merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar yang harus dilaksanakan secara serius, tidak main-main apalagi sampai menyalahkan rakyatnya setelah dia mengambil jabatan namun tidak amanah. Begitu besar tanggung jawab sebagai pemimpin, sampai-sampai Islam sendiri memberikan pernyataan keras agar jangan berambisi mencari jabatan tanpa ada kesiapan mengenai banyak hal. Dalam hadist dikatakan, Rasulullah pernah menasehati Abdurrahman bin Samurah:

"Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong)."

Selain di atas, di kalangan ulama sendiri telah banyak mengulas akan larangan mencari jabatan mengingat konsekwensi yang begitu besar. Meski demikian, di Indonesia kenyataannya para pemimpinnya mereka dalam menduduki kursi kepemimpinan dilakukan dengan begitu berambisi, sampai-sampai mengeluarkan modal dengan jumlah yang tidak sedikit hingga tindak penipuan dan mengambil hak-hak orang lain. Islam sediri akan fenomena ini pun sudah membicarakannya. Dalam hadits riwayat Imam Bukhori, Rasulullah mengatakan,

"Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan."

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin, juga pernah berkata, "Sepantasnya bagi seseorang tidak meminta jabatan apa pun. Namun bila ia diangkat bukan karena permintaannya, maka ia boleh menerimanya. Akan tetapi jangan ia meminta jabatan tersebut dalam rangka wara' dan kehati-hatiannya, karena jabatan dunia itu bukanlah apa-apa."

Hak Rakyat dengan Realitas Pemimpin Indonesia

Jabatan di Indonesia jamak sebagai ajang perebutan. Meraih jabatan seakan suatu prestasi, bukan sebagai amanah. Sehingga bagi peraih jabatan tersebut, memosisikan jabatan sebagai kebanggaaan. Bisa jadi inilah yang menjadikan pemimpin Indonesia hidup flamboyan, bermewah-ria di atas kesengsaraan rakyat. Kenyataan kesengsaraan rakyat hanya sedikit menyentuh nurani mereka, namun tidak mampu menggerakkan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin.

Menariknya, pelbagai hak rakyat justru dikerdili seperti sikap kritis dan menyampaikan kenyataan akan apa yang diterimanya. Hak rakyat di negeri ini sepertinya menjadi suatu "mutiara" yang hilang. Rakyat memilikinya namun tak mempengaruhinya, bahkan seakan itu bukan sesuatu yang menjadi miliknya.

Sikap kritis sebagai hak rakyat, merupakan konsekwensi logis yang di dalam Islam hal itu berfungsi sebagai sarana saling memperbaiki. Fastabiqul khoirot, melalui kondisi dan posisinya masing-masing. Dalam riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan,

"Agama adalah nasehat, untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslim, dan orang-orang awam."(HR. Bukhari dan Muslim)

Dikatakan juga, Allah Swt berfirman di dalam Qs. Annisa (4): 148: "Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terangKECUALIOLEH ORANG YANG DIANIAYA. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Lebih dari sekedar mengkritisi, terhadap seorang pemimpin yang meraih jabatannya karena permintan pemimpin itu sendiri, masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk menggulingkannya. Barangkali ini terkesan radikal, hanya saja di sini saya hanya menyampaikan bagaimana pandangan Islam atas hak rakyat. Billahitaufik wal hidayah. Shodaqallahul adzim....

Zona Merah Islam: Salam gembel jalanan, Wahyu NH Aly

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?