Menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 sedang gencar isu-isu berbau politik, banyak kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dikaitkan dengan politik. Hal ini tidak lain tahun 2018 ini merupakan tahun politik, sehingga wajar apabila setiap kejadian dikaitkan dengan politik.
Bagi sebagian pihak tertentu, isu politik yang terjadi bisa menguntungkan, sedangkan bagi sebagian pihak lainnya isu politik tersebut bisa dianggap merugikan. Salah satu isu besar yang terjadi saat ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah, yang sampai pada level di atas 14 ribu. Melemahnya nilai tukar rupiah ini dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam menjaga nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah ini dijadikan sebagai salah satu indikator kegagagalan pemerintah.
Isu santer lainnya yang dikaitkan dengan politik adalah angka kemiskinan yang menembus satu digit, yaitu 9,82 persen dari total penduduk Indonesia. Bagi pihak pemerintah, angka kemiskinan yang menembus satu digit ini merupakan indikator keberhasilan. Namun demikian bagi sebagian pihak lain, angka ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Sebagian pihak lain ini mengklaim masih banyak penduduk miskin.
Indikator-indikator yang sering kita dengar melalui berita, baik media elektronik maupun media cetak merupakan indikator pada level nasional dan pemerintah daerah. Belum ada indikator-indikator yang mengukur keberhasilan sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan sebagai pemerintahan terendah sebenarnya bisa mengukur keberhasilannya sendiri, sebagaimana pemerintahan pusat dalam mengukur keberhasilannya menggunakan indikator-indikator strategis yang ada.
Untuk melakukan pengukuran keberhasilannya sendiri, desa bisa melakukan pengumpulan data yang bersumber dari warganya sehingga terhimpun basis data terpadu di setiap desa. Dengan adanya basis data terpadu tersebut, pihak desa tinggal mengelola data yang ada dan mengolahnya sesuai kebutuhan. Berdasarkan basis data inilah pemerintah desa akan bisa mengukur keberhasilan capaiannya.
Selain untuk kepentingan desa itu sendiri, ketersediaan basis data terpadu desa bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Diantara manfaat tersebut adalah untuk keperluan layanan kepada masyarakat desa. Dengan menggunakan basis data terpadu dan aplikasi yang ada, maka dengan mudah pihak desa akan bisa memuaskan dalam memberikan pelayanan.
Setiap tahun pemerintah pusat selalu mengeluarkan angka-angka yang menjadi indikator strategis. Angka-angka itu diperoleh melalui survey yang dilaksanakan secara nasional, sehingga membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang besar. Sehingga dengan adanya basis data terpadu yang dimiliki oleh desa, pemerintah pusat tidak perlu melakukan hal tersebut. Dengan memanfaatkan basis data terpadu yang ada di setiap desa bisa dirumuskan indikator-indikator strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah.
Semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo, setiap desa mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar dari Dana Desa untuk pembangunan desa. Tujuan Dana Desa pada awalnya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dimana pihak desa harus melakukan proses pembangunan dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga banyak desa yang merealisasikan Dana Desa untuk pembangunan yang sifatnya fisik. Dengan harapan banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk yang dianggap miskin dan cenderung menganggur.
Pada realisasi pembangunan fisik di setiap desa saat ini sudah berlangsung lebih dari empat tahun. Hasilnya sudah banyak kita lihat di setiap desa, banyak jalan yang dulunya tanah sudah menjadi jalan beton atau aspal, saluran drainase sudah banyak yang dibenahi, jalan pertanian sudah tidak berlumpur lagi, dan pembangunan-pembangunan lainnya.
Keberhasilan Dana Desa untuk pembangunan fisik di desa, sudah saatnya dibarengi dengan pembangunan non fisik yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang sifatnya jangka panjang. Salah satunyanya adalah untuk pengelolaan basis data di desa. Sudah saatnya setiap desa melek data, sudah saatnya desa mengetahui pentingnya akan data. Dengan data yang ada itulah yang akan digunakan untuk pembangunan desa ke depannya.
Basis data yang ada tentunya memerlukan pendukung yang memadai untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajiannya. Oleh karenanya diperlukan teknologi informasi yang mendukung basis data di desa tersebut. Ketersediaan teknologi informasi di desa untuk saat ini sangat diperlukan. Hal ini merupakan tuntutan zaman dan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan teknologi informasi yang ada saat ini akan tercipta efisiensi dan efektifitas desa dalam membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
