Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak henti-hentinya dirundung masalah. Tentu bukan secara pribadi, namun berkaitan dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah DKI Jakarta.
Masalah yang dihadapi Anies beruntun dan bahkan belum menemui titik keluar, buntu dan sebagainya. Elegi Anies ini menjadi diperburuk dengan komunikasi politik gaya baru yang dianutnya yaitu lebih memilih diam menghadapi pertanyaa maupun cibiran tentunya.
Setelah persoalan banjir Jakarta di awal tahun yang cukup menguras energi, Anies diperhadapakan dengan persoalan revitalisasi Monas. Di isu ini, Anies disorot publik mengenai dua hal besar yaitu penebangan ratusan pohon di selatan Monas dan ijin dari Kesekretarian Negara (Sekneg) untuk melakukan revitalisasi di lokasi yang sebenarnya kewenangannya ada di pemerintah pusat.
Anies sempat memberikan sedikit penjelasan kepada publik karena harus terlibat di Komisi Pengarah pembangunan di kawasan Merdeka. Syukur bagi Anies, ijin itu akhirnya dikeluarkan, meski dengan beberapa catatan.
Setelah persoalan revitalisasi Monas, Anies diperhadapkan di persoalan tempat Formula E di Monas. Anies sempat hampir memindahkan tempat tersebut, hanya persoalan kerjasama sekaligus jaringan yang dibanguna, kabarnya Formula E tetap diselenggarakan di Monas.
Setelah Formula E, kisruh Anies berpindah ke masalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Para seniman memprotes proyek revitalisasi TIM tanpa mengundang para seniman berbicara.
Soal kasus ini, Radhar Panca Dahana sebagai pimpinan Forum Seniman Peduli bahkan mengatakan bahwa kebijakan untuk membongkar TIM seperti komet yang menghantam bumi. Â Tentu saja ini sindiran karena seperti kebijakan Tuhan yagn tak boleh ditentang oleh umat, begitu juga yang dilakukan oleh Anies---menurut pendapat Radhar.
Soal ini, Anies belum juga berbicara.
Ketika isu-isu ini nampak lambat laun akan reda, seperti berputar kembali, masalah penebangan pohon pun kembali dipersoalkan. Kabarnya, pemotongan dan pemindahan pohon di Monas dilakukan tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Anak buah Anies, Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) atau Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto sempat memberikan jawaban mengapa ini terjadi. Heru menjelaskan karena ketika usulan rekomendasi tidak ada jawaban dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, maka  penebangan tetap dilakukan.
Benarkah demikian? Entahlah karena setelah itu , Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya memilih untuk memeriksa kejadian saat revitalisasi Monas, khususnya tentang pemotongan pohon. Alasannya Ombudsman menduga ada maladministrasi proses rekomendasi teknis (Rekomtek) pemotongan pohon sejumlah 191 buah  itu.
