Di tengah kisruh Pemilu yang semoga usai di 22 Mei nanti, Â Fadli Zon mengeluarkan komentar pedas tentang pemerintah. Fadli Zon menyebut pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah rezim yang gagal. Seperti lalu-lalu, Fadli Zon menyebut salah satu variabel yang digunakan Fadli untuk mengatakan hal ini adalah meningkatnya utang.
TKN Jokowi-Ma'ruf berespon. Melalui Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN), Â Ace Hasan Syadzily dikatakan bahwa soal hutang, pemerintah selalu melakukan analisis cost and benefit, dengan membandingkan antara biaya utang dengan manfaatnya (return).
Ace lantas menjelaskan bahwa biaya utang Pemerintah yang saat ini sekitar 8%, tercatat masih relatif jauh di bawah imbal hasil yang dihasilkan oleh dampak kegiatan infrastruktur, yang menurut kajian McKinsey tahun 2016 sebesar 20%. "Hal ini menunjukkan bahwa utang Pemerintah digunakan untuk kegiatan yang benar-benar produktif," kata Ace.
Melihat Fadli membicarakan utang terdengar sebagai sesuatu yang sedikit aneh, atau bisa dikatakan melompat dari fokus yang sering dibicarakan menjelang pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei nanti. Biasanya, Fadli dan rekan-rekan membicarakan tentang tuduhan kecurangan, bahkan baru kemarin Fadli menolak hasil pilpres tapi di sisi lain menerima hasil pileg.
Baca lebih lengkap : Fadli Zon dan Andre Rosiade "Bunuh Diri" Jika Tolak Hasil Pemilu
Tuduhan Fadli tentang rezim yang gagal juga seperti tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu. Fadli seharusnya mengangkat isu ini jauh sebelum pemilu berlangsung atau di masa kampanye, sehingga membuat rakyat dapat menimbang-nimbang, hendak memilih Jokowi atau memilih Prabowo, junjungan Fadli Zon.
Mengeluarkan isu ini di saat sekarang, dapat dianggap sebagai sesuatu yang terlambat. Fadli bahkan akan lebih tersakiti apabila pada akhirnya, Jokowi yang terpilih. Rezim yang gagal menurut Fadli akhirnya menjadi Presiden Indonesia dan tentunya presiden bagi Fadli sendiri.
Akan tetapi hal ini dapat dimengerti apabila ada udang di balik batu, bahwa Fadli sedang memancing di air keruh, alias mencari keuntungan di situasi yang kacau.
Fadli tahu bahwa isu people power sedang mengemuka. Kebencian terhadap kecurangan hasil pemilu terus dipupuk dan digaungkan oleh kelompok Fadli menuju 22 Mei nanti. Herannya, Fadli sendiri menyarankan agar tidak usah ke Mahkamah Konsitusi. Lalu mau Fadli apa?
Melihat pergerakan ini, patut diduga, Fadli sedang menggiring opini masyarakat ketika di waktu yang bersamaan Fadli menyadari bahwa kelompoknya tidak mungkin menang di gugatan MK karena data yang dipunyai terlalu mudah dipatahkan nanti.
Fadli seperti hendak menggiring opini publik bahwa jikalah Jokowi menang pun, rezim Jokowi adalah rezim yang gagal yang tidak pantas mendapatkan kepercayaan masyarakat.
