Indonesia dikenal sebagai negara kaya raya, Sumber Daya Alam (SDA) sangat melimpah. Ibarat kayu ditancapkan akan menjadi sumber penghasilan. Kondisi tersebut juga diketahui negara-negara belahan di dunia, bahkan mereka berlomba-lomba untuk 'menguasai' hasil alam di Bumi Nusantara ini.
Sebut saja minyak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada lagi sumber alam batubara dan emas yang berada di Kalimantan dan Papua, serta lokasi-lokasi lain yang memiliki potensi luar biasa. Sumber alam lain yang tidak kalah memiliki potensi pendapatan tinggi dari sektor pariwisata.
Di Provinsi Bali sudah tidak diragukan lagi, hampir semua turis mancanegara penasaran dengan keindahan alam Bali, serta budaya-budaya yang dimiliki. Bahkan beberapa penyanyi dan pesepakbola tersohor pernah menikmati alam di Bali. Belum lagi potensi alam di daerah-daerah lain yang bisa tumbuh menopang pendapatan untuk negara, seperti Jawa Timur.
Provinsi di Jawa bagian Timur ini memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Sebut saja Kabupaten Banyuwangi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Bali ini memiliki lokasi pariwisata berbeda. Tidak semua negara memilikinya, seperti Blue Fire. Wisata ini sangat terkenal dan memiliki potensi berkembang sangat besar, jika pemerintah mampu mem-branding pariwisata ini menjadi lebih bagus. Begitu juga dengan Bromo yang berada di Probolinggo dan Pasuruan, yang memiliki suasana pegunungan sangat unik diantara gunung-gunung lain.
Potensi lain yang sangat besar peluangnya untuk dikembangkan adalah area Madura. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Madura memiliki oksigen terbaik di dunia. Hanya saja, potensi pengembangan belum bisa dilakukan dengan baik karena berbagai alasan. Padahal, semua potensi tersebut bakal menghasilkan pendapatan untuk negara yang sedang 'kacau' ini.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah potensi-potensi yang ada tidak digarap terlebih dulu? Kemudian, kenapa pemerintah lebih memilih 'memainkan' persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)? Padahal, semua tahu bahwa BPJS bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi, ada embel-embel, BPJS yang mati atau dinon aktifkan tidak bisa berhubungan dengan perbankan dalam artian mengambil kredit, kemudian tidak bisa memperpanjang paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), hingga tidak bisa mengurus administrasi pertanahan jika memiliki tunggakan atau belum membayar iuran. Dari fakta itu muncul pertanyaan lagi, apakah negara ini sedang bangkrut? Sampai-sampai, mengurus kredit di bank atau perijinan aja bakalan sulit kalau BPJS Kesehatannya non aktif.
Keseriusan pemerintah dalam memainkan BPJS mulai terlihat. Mereka sedang menggodok regulasi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan. Aturan ini nantinya akan berbentuk Instruksi Presiden (Inpres). "Inpres sedang disusun di Kemenko PMK yang menginisiasi," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.
Fakta ini bakal memiliki dampak domino di masyarakat, apalagi pemerintah hingga saat ini tidak berani membeberkan secara langsung, berapa jumlah BPJS Kesehatan yang tidak bisa dipakai atau di non aktifkan dari masing-masing daerah. Bahkan nantinya akan muncul masalah-masalah baru, karena data yang dipergunakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama.
Sebut saja Kota Surabaya, di Kota Pahlawan ini sedang ramai mencocokan data BPJS Kesehatan, anatara Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS, dan Pemerintah Kota (Pemkot). Karena tidak segera sinkron, akhirnya perwakilan rakyat dari DPRD uring-uringan. "Ada data yang tak sinkron antara BPS, BPJS, dan Pemkot. Ketidakvalitan data ini berdampak pada pemberhentian memperoleh pelayanan BPJS. Ini harus segera diselesaikan," tutur Herlina Harsono Njoto, Anggota DPRD Kota Surabaya.
