Arief Noviandi
Arief Noviandi

Rakyat jelata di negara penuh kisruh. Berharap perbaikan negeri dengan dilakukan kembali penataan sistem ketatanegaraan melalui Amandemen Kelima UUD 1945. \r\n#dkgAMANDEMEN

Selanjutnya

Tutup

Politik highlight

3 Kelompok Masyarakat dalam Sikapi Perppu Ormas

17 Juli 2017   10:28 Diperbarui: 17 Juli 2017   10:33 321 0 1

Analisa Pemberitaan Online Tentang Pro/Kontra Perppu Ormas

Membaca pemberitaan dan pembicaraan tentang penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Pengaturan Ormas di Indonesia beberapa hari terakhir ini, dapat saya simpulkan mengentalnya 3 kelompok masyarakat dalam menyikapinya. Yuk kita bahas, sambil menunggu panasnya kopi tidak terlalu menggigit lidah lagi.

Kelompok Pertama adalah mereka yang kontra terhadap Perppu ini tentu saja ormas radikal itu sendiri. Mereka antara lain HTI yang didukung oleh cyber army yang solid, beserta kelompok orang-orang SALAWI yang selalu menganggap semua kerusakan di muka dunia ini merupakan salah Jokowi. Dalam kelompok ini ada tokoh-tokoh yang kebelet berkuasa dan menganggap serangan terhadap Perppu ini bagian dari serangan untuk menurunkan popularitas Jokowi menuju 2019, di barisan ini termasuk ada Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Kelompok Kedua tentu saja yang mendukung Pemerintah untuk segera menjalankan Perppu Ormas ini. Di barisan kelompok pendukung ini ada Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Peradi dan Forum Advokat Pengawal Pancasila. Tokoh-tokoh seperti Jimly Asshidiqqie, Mahfud MD dan Harjono juga termasuk di dalamnya.

Mereka percaya bahwa Ormas seperti HTI sudah lama meresahkan karena menggaungkan anti demokrasi, anti Pancasila dan ingin menggantikan sistem pemerintahan dengan ke-khalifah-an. Bahkan ada yang menyebutkan, tindakan Pemerintah saat ini seharusnya dilakukan bertahun-tahun yang lalu.

Keresahan ini tentu saja beralasan, karena alasan pertama, ISIS merupakan contoh mutakhir sebuah kelompok yang mengusung kekhalifahan lalu mengokupasi Irak dan Suriah. Perilaku kekejaman ISIS nyata-nyata dapat dilihat di semua media, sehingga menimbulkan ketakutan sekaligus antipati terhadap ISIS, yang saat ini disebut-sebut sebagai terorisme trans-nasional. Teror ISIS pun belakangan semakin mendekati Indonesia dengan aksi pendudukannya di Marawi, Filipina. Nah, ini juga yang diyakini bahwa Negara sedang dalam keadaan darurat.

Mengenai informasi tentang kekejaman ISIS ini, ada netizenmengaku sebagai bloggeryang menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap pemberitaan tersebut yang menyebut berita dan gambar yang tersebar itu adalah hoax dan akal-akalan saja. Karena menurutnya dia sendiri mampu dengan mudah mengedit berita dan gambar hoax.

Walau si netizen tersebut ada benarnya, namun untuk mengetahui sebuah berita dan gambar tersebut hoaxpun sebenarnya tidak sesulit seperti rumus kimia juga. Cukup meluangkan waktu dengan searching google, atau bertanya di komunitas anti-hoax, kemungkinan besar pertanyaan kita akan terjawab. Masalahnya memang masih banyak netizen berperilaku miskin, dengan hanya melihat sekilas judul atau caption langsung disebarkan. Di perparah lagi memang ada kelompok bayaran yang memang hidupnya dari memproduksi sekaligus menyebarkan berita hoax. Hadeh.

Jeda sebentar, meniup air kopi yang masih mengepul.

Kembali ke alasan keresahan yang kedua, aksi-aksi pada tanggal-tanggal cantik pada Pilkada DKI memberikan ruang kepada ormas-ormas radikal menunjukan eksistensinya. Gerakan-gerakan pengkafiran kepada pihak yang bersebrangan pilihan dan pandangan politik semakin menjadi-jadi. Menurut saya puncaknya adalah ketika ada beberapa pihak yang secara nyata menolak untuk mensholatkan muslim yang meninggal, ini merupakan INTIMIDASI paling katrok sejagad raya!

Hasil akhir di Jakarta, membuat kelompok ini seperti di atas angin. Namun di banyak daerah, malah terjadi penolakan-penolakan, pengusiran dan penghentian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh HTI maupun ulama pendukungnya. Nahdlatul Ulama dengan GP Anshornya termasuk yang terdepan dalam aksi penolakan terhadap mereka yang dianggap radikal ini.

Bentrokan antar anggota masyarakat seperti ini juga merupakan salah satu alasan kedaruratan Perppu Ormas versi Pemerintah.

Seruput sedikit foam diatas kopi saya.

Lanjut. Kelompok Ketiga adalah mereka yang juga menolak karena Perppu Ormas ini dianggap indikasi bahwa Pemerintah tidak demokratis dan otoriter. Pada dasarnya mereka sebenarnya juga tidak setuju dengan ormas-ormas anti Pancasila dan NKRI, tapi kelompok ini menginginkan proses pembubaran ormas tetap melalui proses pengadilan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Organisasi seperti Komnas HAM, Imparsial, Kontras dan PSHK termasuk yang berada di kelompok ini.

Lalu apa yang harus dilakukan Pemerintah?

Kesulitan terbesar dari Pemerintah untuk memuluskan jalan Perppu Ormas ini dikarenakan stigma negatif yang ditempelkan dan dibesar-besarkan oleh kelompok yang kontra bahwa rezim saat ini anti Islam. Sebagai agama terbesar yang di anut oleh penduduk Indonesia, bila hal ini tidak ditanggapi secara serius, akan berakibat fatal bagi Pemerintah.

Pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan merangkul Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia sebagai ormas dan lembaga yang merepresentasikan Islam agar terus mendukung niat Pemerintah. Dukungan ini harus terus dipertegas dengan menjalin komunikasi yang intens secara terus menerus, agar masyarakat dapat melihat bahwa Perppu ini bukan anti ormas Islam namun ormas yang anti Pancasila dan NKRI.

Pemerintah juga harus terbuka memperhatikan masukan-masukan dari kelompok ketiga menjalin komunikasi agar niat Pemerintah dapat tersampaikan dan akhirnya bisa dimengerti oleh mereka yang pro-demokrasi, karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Saya pun teringat dengan ilustrasi dari sebuah media muslim yang menggambarkan seseorang yang melempari batu sebuah rumah namun ditanggapi ringan oleh si penghuni rumah. Demikian berulang-ulang hingga akhirnya terlambat bagi si penghuni hingga rumahnya pun terbakar. Di narasi terakhir, diumpamakan rumah tersebut adalah Islam. Bagaimana kalo perumpamaan rumah tersebut kita ganti dengan NKRI? Rumah yang kita tempati selama ini?

Seruput dulu sisa kopi ini.