Anies, KJP Plus dan Salah Ahok-Djarot

20 Maret 2017 22:03:32 Diperbarui: 20 Maret 2017 23:27:39 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Anies, KJP Plus dan Salah Ahok-Djarot
Foto: megapolitan.kompas.com

"Anies Baswedan, menilai pendataan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diterapkan pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bermasalah. Sebab, survei terhadap calon penerima dilakukan oleh guru sekolah. 

Menurut Anies, tidak seharusnya guru sekolah yang tugas utamanya mengajar diminta untuk mensurvei calon penerima KJP. Anies mengatakan, data penerima KJP seharusnya mengacu pada data milik Kementerian Sosial. "

Sebagai seorang guru, hatiku ini terasa pedih melihat tindakan Pak Anies. KJP atau Kartu Jakarta Pintar yang selama ini menggunakan data dari guru-guru hendak diganti menjadi berbasis data dari kementerian sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kartu Jakarta Pintar memiliki fungsi seperti Kartu Indonesia Pintar, menolong siswa-siswi yang kurang mampu. Di sini yang menjadi subjeknya ada murid itu sendiri.

Pak Anies berkata di harian kompas, “yang lebih mengerti tentang siswa siswi yang membutuhkan adalah ketua RT atau ketua RW.” Hal ini jelas salah, yang paling memahami tentang siswa miskin adalah guru yang setiap hari melihat murid-muridnya.

Mungkin murid-murid yang bersekolah di swasta jauh lebih baik dari pada yang bersekolah di negeri. Meski murid-murid di sekolah pada dasarnya menggunakan dana BOS tetap saja kebutuhan utama murid-murid tersebut tidak terpenuhi secukupnya.

Ada murid yang tidak memiliki tas, ada yang tidak memiliki baju olah raga, ada yang bahkan tidak memiliki apapun. Oleh karena itulah KIP dan KJP dibuat. Di mana membantu siswa dan siswi itu.

Di sekolahku pada saat pendataan untuk KJP dilakukan, yang dipilih adalah murid-murid yang sehari-harinya jelas kekurangan. Ada murid yang orang tuanya sudah cerai dan dititipkan ke keluarganya atau kakek dan neneknya, ada yang orang tuanya sudah meninggal dan dirawat keluarga jauhnya, dan banyak lainnya.

Hal anehnya ada juga keluarganya miskin dengan rumah kecil dan reyot tetapi anaknya selalu rapi dan bersih, lengkap semua perlengkapan sekolahnya. Saat ditawarkan bantuan KJP, orang tuanya berkata, “biarlah orang lain saja, masih sanggup kami menghidupi dan merawat anak-anak kami sendiri.”

Ada juga keluarga yang terdata di badan kementerian sosial, setiap kali mendapatkan bantuan pemerintah langsung membeli emas. Ada juga keluarga yang cukup lumayan penghasilan tetapi anak-anaknya tidak diperdulikan.

Dari mata seorang guru, saya ingin berkata yang berhak mendapatkan KJP adalah murid-murid itu sendiri yang dirasa membutuhkan bantuan keuangan untuk pendidikan mereka, bukan keluarga mereka ataupun orang tua mereka. Meski saya sadari jika banyak dana dari KJP yang menggunakan istilah ‘dipinjam’ oleh orang tua mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi hal ini sudah diantara orang tua dan anak, setidaknya orang tua itu tahu dana itu untuk anak. Dan program KJP untuk anak itu sendiri sudah tepat sasaran.

Menggunakan data dari kementrian sosial, atau penanggulangan kemiskinan adalah hal yang sama sekali salah.

  • Program kementerian sosial dan penanggulangan kemiskinan adalah program untuk membantu keluarga miskin bukan membantu pendidikan. Mereka memiliki jalur target mereka sendiri.
  • Data dari kementerian sosial atau sejenisnya biasanya terlambat dari data aslinya karena membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Dan pada saat data itu selesai, mungkin data dilapangan sudah berubah karena lamanya waktu. Tentu saja, beberapa bantuan yang menggunakan data dari kementerian sosial tahun lalu menghadapi perubahan di lapangan. Sedangkan dengan pendataan dari guru, murid-murid itu sudah dipastikan berada di sekolah tersebut meskipun keluarganya tidak terdata di kementerian sosial. Karena ini adalah program membantu siswa-siswi bukan membantu keluarga mereka.
  • Jika ditanyakan apakah guru yang lebih bisa dipercaya atau kepala RT dan RW. Hal ini sangat lucu, karena yang paling memahami murid adalah gurunya yang setiap hari melihatnya. Sedangkan kepala RT dan RW apakah mereka memperhatikan anak-anak di sekitar mereka, mengetahui mereka memilki seragam atau tidak. Siapa yang tidak tahu di banyak tempat Kepala RT dan RW memberikan data kepada kementerian sosial, seperti untuk pembagian Raskin, pembagian Bantuan langsung. Orang-orang yang dipilih ketua RT dan RW tidak jarang adalah keluarga mereka sendiri dan orang-orang yang mereka kenal. Bila ada yang tidak disuka oleh ketua RT dan RW karena masalah pribadi, jangan harap bisa mendapatkan bantuan. Sedangkan seorang guru lebih objektif memilih murid-murid yang membutuhkan.
  • Pencatatan data kementerian sosial tidak memperhitungan keluarga yang pindah, keluarga yang tidak terdaftar, keluarga yang baru pindahan dan banyak hal lainnya.

Oleh karena itu Pak Anies, jika kamu benar-benar adalah seorang di bidang pendidikan, berpikirlah sekali lagi, karena apa yang akan kamu lukai adalah siswa-siswi di masa depan. Apakah masih ada cintamu pada murid-murid yang akan menjadi generasi masa depan negara ini?

Sejak menjadi cagub, perkataanmu hanya mencoba mencari sensasi.

Kami para guru-guru ini tahu, dengan menggunakan data kementerian sosial, yang bahagia adalah orang tua siswa-siswi yang akan menerima KJP, mereka yang memiliki suara untuk memilihmu nantinya. Para ketua RT dan RW akan senang mengendalikan uang itu tentunya dengan sedikit tambahan biaya.

Tetapi sebagai guru, kami juga tahu, dana KJP yang diberikan pada orang tua cenderung habis oleh orang tua tanpa tiba pada sasarannya, murid itu sendiri. Bahkan KJP yang sudah dilarang tarik tunai masih diekploritasi oleh orang tua mereka dengan berbagai cara. Mungkin karena KJP selama ini ditujukan langsung pada siswa dan siswi, mereka yang tidak memiliki hak pilih cagub, oleh karena itu engkau menelantarkan mereka.

Di satu sisi, engkau ingin mendapatkan suara dengan cara apapun, mengorbankan siswa dan siswi, mencoba menyenangkan orang-orang yang sudah terdata di kementerian sosial entah berapa tahun lalu. Di lain sisi engkau mau membahagiakan kepala RT dan RW dengan dana 3 milyar. Di lain waktu engkau membawa-bawa peci, agama dan Allah untuk mengkampanyekan dirimu.

Semuanya untuk dirimu menjadi gubernur kah?

Pak Anies, semakin banyak engkau berbicara, hatiku semakin sedih. Seberapa banyak hatimu dan kewarasanmu yang sudah engkau gadaikan untuk sebuah jabatan.

Araska Mada

/araskamada

Semua tulisannya boleh disebarkan secara bebas... :)
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana

Featured Article