Apa yang terlintas di benak kita apabila kita mendengar kata tradisi? Mungkin kita akan membayangkan berbagai produk budaya nusantara seperti tari-tarian atau upacara adat atau kesenian lainnya yang perlu kita lestarikan. Pertanyaannya, apa(nya) perlu dilestarikan?
Menurut KBBI, tradisi memiliki arti “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat” atau “penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”. Apabila kita resapi makna kata tersebut, maka kita akan memahami bahwa tradisi adalah kebiasaan inheren atau pola pikir inheren. KBBI sendiri tidak memaknai tradisi sebagai kebiasaan inheren yang baik atau pola pikir inheren yang baik. Hal tersebut meyakinkan kita bahwa kata tradisi memiliki arti yang universal: setiap kebiasaan masyarakat baik itu bersifat positif atau negatif.
Maka dari itu, berperilaku toleran berlandaskan motto “Bhinneka Tunggal Ika” adalah tradisi Indonesia, berperilaku sopan santun adalah tradisi Indonesia, hormat pada orang tua adalah tradisi Indonesia, menghargai jasa para pemimpin adalah tradisi Indonesia, menghormati pemimpin adalah tradisi Indonesia, nembak SIM adalah tradisi Indonesia, perebutan kekuasaan adalah tradisi Indonesia, politik uang adalah tradisi Indonesia, KKN adalah tradisi Indonesia, ups.
Kenapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang diajarkan VOC bisa menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat Indonesia? Apakah tradisi korup tersebut memang diajarkan oleh nenek moyang kita? Mungkin saja ya, tapi sebagian besar tidak. Kita tentu pernah mendengar kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, penguasa nusantara pada eranya. Dua kerajaan itu adalah lambang kesuksesan peradaban Indonesia. Akan tetapi, tentu saja kita perlu ingat bahwa peristiwa Perang Paregreg atau konflik Rakai Pikatan – Balaputeradewa adalah sejarah hitam di balik kejayaan mereka.
Abad demi abad berlalu, dan kemudian datanglah para pendatang dari Eropa yang berkepentingan dalam menj(el)ajah nusantara. Mereka menjalani sejuta cara untuk memerosokkan bangsa ini agar menikmati masa-masa titik nadir untuk selama-lamanya. Perang Ternate-Tidore, Perang Paderi, Perang Diponegoro, dan lain sebagainya adalah permulaan dari kehancuran bangsa ini. Mari kita ambil satu sampel: Perang Diponegoro.
Sebagai seorang kelahiran Magelang, sulit untuk menilai siapa salah dan siapa benar dalam Perang Diponegoro. Perang Diponegoro bukanlah hanya perang antara orang pribumi dengan orang kumpeni, akan tetapi Bupati Magelang saat itu pun ikut berperang melawan Pangeran Diponegoro. Keterlibatan Bupati Magelang Danoeningrat dalam melawan pasukan Diponegoro pun bukan tanpa alasan.
Andai saja Raffles tidak mengangkat Danoeningrat menjadi bupati, atau apabila Danoeningrat menjadi bupati karena kemauan rakyat dan bukan karena kemauan Inggris, Danoeningrat tidak akan mengalami pergulatan batin yang hebat sehebat itu. Tentu saja, Danoeningrat ingin sekali membantu Diponegoro untuk mempertahankan bangsa Indonesia, membebaskan bumi Magelang dari tangan imperialis Britania dan Belanda. Akan tetapi, apakah daya seorang “staf”, seorang “pemimpin” dari sekian banyak budak? Bisakah pemimpin dari para budak bisa melawan tuan yang paling lemah sekalipun. Danoeningrat merasa harus menjaga dan mengemban amanah yang diberikan oleh tahta dari Belanda, yang berarti politik balas budi pun berlaku.
Seperti itulah kumpeni menjalankan politik divide et impera, yaitu dengan berbagai cara termasuk membawa konflik melalui pencokolan kekuasaan, harta, dan fasilitas. Ditambah lagi, jauh sebelum peristiwa yang berujung dengan penangkapan sang pangeran di Residentwoning, Magelang, VOC telah mengajarkan kepada kita bagaimana menghancurkan organisasi dari sisi finansial – korupsi.
Perebutan kekuasaan dan KKN, sayangnya, ditanamkan oleh kumpeni selama 3,5 abad di seluruh penjuru negeri. Tentu saja tradisi ini menjadi cukup mengakar dan menyebar. Ya, kekuasaan dan harta sudah menjadi hidangan utama manusia Indonesia sejak jaman dahulu, dan hingga sekarang paradigma seperti itu masih saja tertanam. Entah itu masa kerajaan Mdang, Majapahit, Pajang, Mataram, era Portigus, era VOC, era Perancis Napoleon, era Inggris, era Belanda, era Jepang, era Soekarno, era Soeharto, dan era reformasi, penyembahan kekuasaan dan harta mewarnai cara hidup bangsa kita, entah dari sisi sosial, politik, maupun ekonomi.
Ketika sebuah generasi menganut sistem kepercayaan paganisme terhadap dewa kekuasaan dan dewa harta, apa yang selama ini generasi muda lakukan? Tentu sudah bisa ditebak apa yang dilakukan oleh generasi ‘penerus’ bangsa ini. Maka tak heran, apabila kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para generasi pendahulu terus menerus ditransferkan ke generasi selanjutnya dan dosa-dosa besar tersebut terakumulasi di generasi paling akhir. Sekarang, kalau dilihat dalam kehidupan yang nyata, khususnya dalam hal pemerintahan Indonesia, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terselubung semakin berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang diekspresikan secara terang-terangan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang diekspresikan secara lebih implisit dengan muka yang indah. Sekarang, mari kita cermati poin kedua, kebiasaan buruk yang diekspresikan secara lebih implisit dengan muka yang indah, melalui sebuah contoh di kehidupan nyata: APBN.
APBN tidak bisa dipungkiri adalah asupan gizi kita, ketika jiwa nasionalisme adalah nafas kita. Maka dari itu, kita memerlukan APBN yang baik dan bernutrisi. Untuk memperoleh APBN yang bernutrisi, semua rakyat Indonesia perlu mengendalikan APBN, sehingga APBN dapat bekerja secara ideal. Akan tetapi, bagaimana kenyataanya? Selain tingkat fraud dalam penganggaran dan realisasi APBN yang tinggi, inefisiensi membuat APBN kita menjadi keruh. APBN yang inefisien bisa kita gambarkan sebagai APBN yang obesitas, yang tentu jauh berbeda dengan APBN yang ‘kekar’ dan ‘gagah’, meskipun bobotnya sama-sama 1,2 kuintal.
