Anom Surya Putra
Anom Surya Putra lainnya

Legal Policy Analyst. Penulis buku "Teori Hukum dan Kebijakan Publik" (2014; NulisBuku.Com). Aktif di Perkumpulan Jarkom Desa (http://www.jarkomdesa.id)

Selanjutnya

Tutup

Politik

"Delay of Implementation" Pembentukan Kawasan Perdesaan

1 November 2015   13:37 Diperbarui: 1 November 2015   13:47 668 2 1

Prolog 

Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perintah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Batasan yuridis dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) merumuskan frasa Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”.

Frasa “Kawasan Perdesaan” mengandung kebijakan secara eksplisit tentang tata ruang kawasan perdesaan yang bertumpu pada pola penghidupan pertanian. Pola penghidupan pertanian tersebut didukung dengan pengelolaan sumber daya alam. Fungsi Kawasan Perdesaan meliputi 4 (empat) fungsi yaitu tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam aras formulasi kebijakan yang didasarkan atas sistem hukum UU Desa, kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan (selanjutnya disingkat PKP) dibatasi pada wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota yakni perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu kabupaten/kota. Implementasi kebijakan PKP diperintahkan oleh UU Desa untuk menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif, sehingga pola top down dari aras Pemerintah Pusat bukanlah implementasi kebijakan sebagaimana diperintahkan oleh UU Desa.

Rancangan kebijakan PKP secara keseluruhan harus dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Seluruh aktor kebijakan PKP harus memperhatikan Kewenangan Desa, terutama Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang diturunkan dari asas hukum Rekognisi, Subsidiaritas, Musyawarah dan seterusnya.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1 Tahun 2015 telah mengatur tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pada tahun 2015 telah mulai terbit kesadaran Daerah maupun Desa untuk memperjuangkan kewenangan lokal (Local Village Authority). Perbup Kebumen No. 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu contoh suatu daerah yang melaksanakan perintah Pasal 37 PP No. 43 Tahun 2014 agar Bupati menetapkan kewenangan lokal Desa.

Substansi kebijakan dalam Perbup salah satunya menetapkan “pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa” dan BUM Desa, sehingga hal ini dapat menjadi modal untuk kebijakan PKP yang dilandasi pengelolaan sumber daya alam oleh institusi usaha ekonomi Desa (BUM Desa) di Kawasan Perdesaan.

Dilain pihak terdapat Desa Pemasar, kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, juga telah menetapkan kewenangan lokal melalui Perdes Pemasar No. 12 Tahun 2015, pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan BUM Desa menjadi basis kewenangan lokal untuk pembangunan Desa.

Tantangannya adalah bagaimana Pemerintah Desa di Kebumen (Jawa Tengah) maupun Desa-desa di Kabupaten Sumbawa dapat tergerak untuk mengarah ke implementasi kebijakan PKP.

Pasca perubahan PP No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa, terdapat perubahan dalam Pasal 129 PP No. 47 Tahun 2014. Pembentukan Kawasan Perdesaan terpilah menjadi 2 (dua) pilihan opsinal:

  1. Pembentukan Kawasan Perdesaan atas prakarsa Desa.
  2. Pembentukan Kawasan Perdesaan atas prakarsa Supra Desa.

Pembentukan Kawasan Perdesaan, Prakarsa Desa

Pembentukan Kawasan Perdesaan atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan (i) inventarisasi dan identifikasi; dan (ii) usulan penetapan Desa sebagai lokasi PKP. Kedudukan Desa diakui sebagai pihak pemrakarsa PKP sesuai perintah UU Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melakukan kajian atas usulan Desa dan melakukan penetapan Lokasi PKP melalui Keputusan Bupati/Walikota berdasarkan Usulan Desa.

Makna dari Usulan Desa ini harus dipahami sebagai produk demokrasi deliberatif, Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dan unsur masyarakat Desa lainnya sudah melakukan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar-Desa dalam melakukan usulan Lokasi PKP. Institusi yang dibentuk secara atributif oleh UU Desa adalah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) sebagai institusi yang melakukan fasilitasi kerja sama antar-Desa, baik kerja sama dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun pembangunan dan pemberdayaan antar-Desa.

Sumber: Pribadi, diolah dari UU Desa, PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015

Pembentukan Kawasan Perdesaan, Inisiatif dari Supra Desa

Pembentukan Kawasan Perdesaan dari Supra Desa dalam PP No. 47 Tahun 2014 sebenarnya membuka peluang terjadinya pembentukan kawasan perdesaan dari aras teknokratik. Ketentuan normatif baru dalam PP tersebut membuka kewenangan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengajukan usulan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.

Usulan lokasi pembangunan kawasan perdesaan tersebut harus dimasukkan kedalam RPJMN/RKP, RPJMD/RKPD Provinsi, dan RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota. Substansi RPJMN 2015-2019 relatif sudah banyak yang mengatur perihal kebijakan PKP. Masalahnya adalah sejauhmana RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur pembentukan Kawasan Perdesaan sesuai spirit UU Desa? Bagaimana dengan prakarsa Desa atau praksis kewenangan lokal Desa dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi kawasan perdesaan?

Ketentuan baru dalam PP No. 47 Tahun 2015 ini beresiko tinggi untuk memunculkan delay of impelementation pembentukan Kawasan Perdesaan secara partisipatif, kecuali terdapat kebijakan pengembangan kapasitas Kawasan Perdesaan dari Kementerian Desa PDTT.

Sumber: Pribadi, diolah dari UU Desa, PP No. 43/2014 jo. PP No. 47/2015

Tantangan: Delay of Implementation di Kawasan Perdesaan

Sistem hirarki dalam nalar kebijakan Penataan Ruang menempatkan Desa sebagai unit terbawah dalam tata ruang. Lingkungan kebijakan penataan ruang telah mengalami “delay of implementation” yakni terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) atas pengaturan tentang Kawasan Perdesaan. Sejak UU Penataan Ruang disahkan belum terdapat pemenuhan atas norma delegatif yakni diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdesaan. Produk kebijakan kawasan yang terbit justru kebijakan tentang Jabodetabekpunjur dan kawasan “megapolitan lainnya”.

Ditengah kekosongan hukum atas kebijakan PKP tersebut bentuk “Kawasan Perdesaan” belum jelas arah formulasi kebijakan dan implementasinya. Kawasan Perdesaan cenderung dipersepsikan sebagai “kawasan residu”. Hal ini sebangun dengan praktek kedudukan Desa sebelum terbit UU Desa yakni ditempatkan sebagai wilayah residu dari daerah otonom Kabupaten/Kota.

Kawasan Perdesaan sebagai kawasan residu itu berkedudukan sebagai sisa dari segala sisa (residu) dari kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan lain yang potensi ekonominya jauh lebih besar. Kawasan Perdesaan dibatasi pada kawasan fungsional pertanian sehingga inovasi pemerintah daerah (semisal Bantaeng) dalam membentuk kawasan wisata di wilayah perdesaan miskin cenderung kurang diperhitungkan. Skala kerja sama Bantaeng dengan China dan pihak ketiga lainnya masih mencari bentuk untuk menempatkan Kawasan Perdesaan sebagai bagian dari perencanaan Tata Ruang daerah.

Rekomendasi

Perintah UU Desa untuk pembentukan Kawasan Perdesaan memerlukan versi lain atau “sub-versi” dari Kawasan Perdesaan yang “serba-residu”. Pembentukan Kawasan Perdesaan atas prakarsa Desa lebih tepat menjadi prioritas kebijakan Kementerian Desa PDTT c.q. Ditjen PKP dengan alasan sebagai berikut:

  1. Dana Desa sudah digunakan oleh Desa dalam skala lokal pada tahun 2015 dan diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan (Road Map Dana Desa 2015-2019) akan mengalami peningkatan alokasi, sehingga pembangunan Desa yang dibiayai oleh Dana Desa secara hipotesis akan meningkat;
  2. Pembangunan Desa antar-Desa membutuhkan keterpaduan atau keserasian melalui PKP, sehingga pengelolaan infrastruktur, sumber daya alam, ekonomi dan aksesibilitas pelayanan publik lainnya dapat diintegrasikan atas dasar prakarsa Desa-desa dalam suatu sistem kebijakan PKP;
  3. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian/Lembaga memerlukan kejelasan peran agar kebijakan PKP tidak didominasi oleh “pendekatan lintas sektor” tetapi lebih memfokuskan pada pendekatan “rekognisi/subsidiaritas Desa-desa” serta kejelasan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan Kawasan Perdesaan;
  4. Program dan kegiatan dari Pemerintah yang masuk ke Desa, pasca UU Desa terbit, mulai beragam tetapi belum tentu dilakukan atas dasar pendekatan Rural Driven Development melainkan masih bias Regional Driven Development, sehingga prakarsa Desa-desa dan aktor kebijakan lainnya (BKAD; Badan Kerjasama Antar Desa) hanya berkedudukan sebagai sub-ordinasi perencanaan tata ruang derajat paling bawah;
  5. Pendekatan tata ruang Pusat/Daerah pada tataran implementasi kebijakan cenderung menggunakan pendekatan Community Driven Development dan belum bergeser pada Rural Driven Development yang digerakkan oleh shareholding sesuai amanat NAWACITA dalam RPJMN 2015-2019;
  6. Kapasitas Desa dalam melakukan shareholding untuk mengelola Kawasan Perdesaan belum mendapatkan arah kebijakan (NSPK dan kebijakan operasional lainnya) dari Ditjen PKP, sehingga pendamping Desa yang “organik” (KPMD; Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengalami kendala pengembangan kapasitas yang relevan dengan kewenangan Desa dalam melakukan fasilitasi terhadap:
  • identifikasi,
  • inventarisasi, dan
  • pengajuan usulan Kawasan Perdesaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota;

Pada akhir tahun 2015 belum terdapat data faktual dan empiris tentang penetapan Kawasan Perdesaan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Desa, sehingga otoritas Ditjen PKP Kemendesa PDTT harus memenuhi tindakan kebijakan yang bergerak cepat untuk mencapai target Quick Win, tanpa melanggar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.***

Anom Surya Putra, Legal Policy Analsyt