Membongkar Pembohongan Publik WikiDPR Terkait Profil Mahyudin

[caption caption="Mahyudin, Wakil Ketua MPR (foto milik fajar.co.id)"][/caption]Dalam tulisan kali ini saya ingin mempertanyakan independensi & tendensi profil anggota DPR yang dibuat oleh tim admin dan relawan WikiDPR. WikiDPR sendiri dibentuk beberapa anak muda untuk menghilangkan kebingungan masyarakat saat pemilihan legislatif (Pileg) 2014 disebabkan minimnya informasi mengenai calon anggota legislatif (caleg) baru maupun jejak rekam anggota DPR petahana. Harapan mereka dapat membangun sistem demokrasi yang lebih matang dengan mneyuguhkan masyarakat Indonesia data komprehensif terkait rekam jejak para politisi tersebut. 

WikiDPR ingin ikut serta mempromosikan & mengembangkan transparansi dari sisi anggota DPR, meningkatkan ketertarikan rakyat terhadap DPR dan menjadi katalisator antara 2 pemangku kepentingan; masyarakat pemilih dan para anggota DPR. Salah satu caranya, para relawan WikiDPR ikut hadir di Senayan untuk meliput, merekam dan menyebarkan hasil tiap rapat melalui akun-akun sosial media milik mereka. Sumber: http://wikidpr.org/page/tentang-wikidprorg

Sayangnya, tidak semua informasi yang dicantumkan benar, tepat atau sudah terkonfirmasi. Bahkan ada beberapa informasi usang dan keliru yang masih dicantumkan tanpa ada niat memperbaharui. Saya angkat diantaranya dalam profil Mahyudin di link ini & Agathi Suli di link ini

Dalam kedua profil politisi anggota DPR RI dari Partai Golkar ini tercantum kalimat yang menggiring opini bahwa keduanya adalah tersangka koruptor dengan menyebut 3 link ini sebagai sumber.

1.   Diperiksa KPK terkait Hambalang

2.   Diduga terlibat kasus Pilkada dengan Akil Mochtar

3.   Jadi saksi kasus divestasi KPC

Mari kita kupas satu persatu sesat logika berpikir WikiDPR ini.

Dalam link pertama disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan ketua komisi X DPR RI Mahyuddin terkait kasus Hambalang. Pertama, saya sudah mengkonfirmasi langsung kepada Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang menyatakan beliau sama sekali tak pernah diperiksa KPK terkait kasus Hambalang. Kedua, sesuai jejak rekamnya Mahyudin tak pernah menjabat ketua komisi X selama periode 2009-2014. Dan ketiga, Mahyudin yang dimaksud dalam berita tersebut ternyata adalah politisi Partai Demokrat. Ini tentu saja kekeliruan besar sekaligus kesalahan fatal bagi WikiDPR.

Dalam link kedua disebutkan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar disebut-sebut menerima uang senilai Rp. 2.000.000.000,- dari Idrus Marham dan Mahyudin. Idrus Marham kala itu menjabat sebagai Sekjen dan Mahyudin menjabat sebagai Ketua bidang Organisasi dan Daerah (Orda). Sedangkan yang berwenang menangani pemenangan pemilu baik pemilihan legislatif (pilleg), pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah wewenang bidang Pemenangan Pemilu (Nanglu) yang terbagi dalam beberapa Koordinator Wilayah (Korwil) seperti: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa I, Jawa II, Bali-Nusa Tenggara, Indonesia Timur.

Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa tuduhan tersebut keluar dari mulut Chairunnisa, politisi Golkar yang menjadi tersangka penyuapan Akil Mochtar. Dia menyebutkan bahwa tuduan itu tidak diketahui langsung melainkan dari rumor yang beredar. Di dunia hukum, rumor tak bisa dijadikan bukti karena berawal dari desa-desus yang terlalu sulit melacak sumbernya. Itu sebabnya, kesaksian Chairunnisa dianggap angin lalu. Dan, WikiDPR tak sepantasnya menggunakan artikel ini sebagai justifikasi menyebut Mahyudin sebagai tersangka koruptor. Ini pembunuhan karakter!