Isu santer yang beredar mengenai dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi pemerintah menjadi sebuah perhatian publik. PKS diketahui secara gamblang mengatakan menolak semua kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM, dengan alasan akan mencederai hati rakyat. Bahkan dalam melakukan rapat dikediaman SBY ketiga Menteri dari PKS berhalangan hadir dengan alasan rapat internal partai.
Sebagai rakyat saya merasa kecewa sekali dengan sikap yang dikeluarkan oleh partai yang dikenal Islami tersebut. Manuver politik yang dikeluarkan oleh PKS yang menganggap kebijakan kenaikan BBM tersebut sangat membebankan rakyat, Saya juga menilainya tidak seperti itu permasalahannya, dan saya kira rakyat kita saat ini telah cerdas dalam memahami kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah SBY. Dengan kata lain, negara ini memang perlu opsi yang perlu dikeluarkan demi penyelamatan anggaran negara, khususnya terkait masalah BBM ini.
Dengan kebijakan pemerintah yang menaikan BBM tersebut, kiranya fakta akan mengatakan kenaikan BBM akan memicu keprihatinan rakyat, yang nantinya kenaikan harga-harga juga akan meningkat dan tidak stabil seperti biasanya. Namun hal tersebut tentunya telah direspons pemerintah dengan memberikan program kompensasi kepada rakyat miskin, baik berupa raskin, bantuan beasiswa dan program-program lainnya yang intinya membantu rakyat miskin, agar beban yang ada dapat terobati.
Jika sikap PKS yang terus menerus menolak kebijakan kenaikan BBM tersebut, saya kira hal tersebut sudah sangatlah salah besar. Kiranya memang sudah sewajarnya PKS keluar dari koalisi pemerintahan jika tidak sepaham dengan semua kebijakan yang ada di koalisi pemerintahan. Mungkin hal tersebut adalah salah satu cara terbaik yang harus dilakukan, karena dengan keluarnya PKS dari koalisi pemerintahan, dan menjadi oposisi bisa jadi sikap penolakan BBM tersebut di gelontorkan ke publik. Karena memang kita ketahui bahwa oposisi terkenal dengan sikap yang berlawanan dengan semua kebijakan pemerintah, apalagi masalah BBM memiliki sensitifitas tinggi.
Penilaian saya juga bahwa sikap berlawanan yang dilakukan PKS tersebut semata-mata hanya mencari sensasi dimata rakyat saja, karena diketahui masa pemerintahan SBY kurang dari satu tahun lagi. Namun  saya kira hal tersebut justru memicu perhatian dari rakyat bahwa kali ini PKS memang tidak sejalan dengan kesepakatan koalisi yang ada di Pemerintahan.
Menyikapi pandangan PKS tersebut, saya menilai partai ini telah melakukan manuver politik untuk mendapatkan keuntungan politik menuju 2014. Sepatutnya, sebagai partai koalisi pendukung pemerintah, Partai dibawah kepemimpinan Annis Matta mampu menggiring opini publik dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai alasan kenaikan BBM itu, serta memberikan dukungan, bukan sebaliknya, menyerang balik pemerintah dengan membentangkan spanduk diberbagai sudut wilayah, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Sudah sangat jelas kini,  bahwa sikap tersebut bukan hanya menyudutkan pemerintah saja melainkan kini berimbas pada kesepakatan yang ada di koalisi.
Sebelumnya diketahui bersama bahwa kesepakatan untuk bergabung dalam koalisi, semua partai anggota koalisi pemerintahan, yakni PD, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB telah menandatangani code of conduct atau kode etik koalisi. Dengan perlawanan keputusan Setgab koalisi, otomatis dapat keluar dari koalisi. Kesepakatan tersebut merupakan penyempurnaan mengenai Tata Etika Pemerintahan RI pada Tahun 2009-2014 yang telah ditandatangani pada 15 Oktober 2009 lalu. Dalam kesepakatan tersebut, tertera dalam nomor urut Satu, telah ditegaskan semua koalisi wajib sejalan dan tulus dalam berkoalisi. Nomor Dua mengatur keputusan Presiden menyangkut kebijakan politik strategis, yang penting dan wajib didukung dalam implementasi pemerintahan maupun di DPR.
Namun dalam faktanya, PKS selama ini terlihat belum konsisten bersikap dalam mendukung pemerintah. Dalam arti, PKS masih setengah hati dalam berkoalisi dengan pemerintah SBY. Alasan tersebut telah menunjukan penolakan dan tidak sejalan dengan pemerintah, bahkan partai ini lebih mengutamakan pencitraan partainya dalam menarik simpatik, dibandingkan harus mematuhi kesepakatan koalisi.
Saya kira hal tersebut terkesan hanya mencari kepentingan sesaat dengan melakukan pencitraan disetiap kebijakan pemerintah. Dan saya kira PKS tidak memperdulikan kesepakatan yang ada di dalam koalisi itu sendiri. Upaya PKS menjadikan isu penolakan kenaikan BBM menunjukan kegelisahan PKS dalam menyikapi permasalahan yang mendera internal partainya tersebut.
Intinya sikap tersebut dilandasi kepanikan PKS yang mulai ditinggalkan oleh kelompok swing voters dan para simpatisannya, akibat kekecewaan pasca terungkapnya kasus korupsi suap daging sapi impor yang telah melibatkan mantan presidennya, Lutfhi Hasan Ishaaq. Yang pada akhirnya berkembang, dan merembet ke Hilmi dan Anis, serta diperkeruh munculnya nama-nama sejumlah wanita yang dikaitkan dengan petinggi dan orang dekat PKS. Menyikapi permasalahan ini, jusrtu PKS tidak tinggal diam, partai yang menjadikan sebuah partai dakwah ini justru terus mengatakan akan melakukan perlawanan dan menilai adanya konspirasi di balik permasalahan tersebut. Namun, hingga saat ini apa yang dilakukan PKS, justru membuat partai ini semakin tersudutkan.
Walaupun begitu, pada akhirnya PKS menyetujui kenaikan harga BBM, seperti yang disampaikan anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring yang mengatakan, Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin sudah sepakat mendukung kebijakan terkait kenaikan BBM tersebut. Namun, sikap itu berbeda dengan pernyataan politisi PKS yang diungkapkan ke publik.
Sangat jelas manuver PKS kini, tindakan tidak etis yang telah melahirkan persepsi yang kurang baik bagi pemerintahan SBY. Ditambah lagi PKS seakan tidak pernah sejalan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Terlihat jelas bagaimana PKS melakukan pencitraan tersebut agar terkesan peduli terhadap kondisi rakyat saat ini. Sepatutnya PKS harus intorspeksi dan menyadari langkah yang selama ini dilakukan.
