Debat politik merupakan agenda penting pasca reformasi lahir yang seiring dengan penetapan keputusan mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung, yang era sebelumnya dipilih majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Agenda tersebut dapat dimaknai sebagai prosedur utama menuju puncak pemilihan presiden dan wakil presiden.
Debat politik berbasis pemilu  merupakan bagian dari pemahaman dan perluasan prosedur utama demokrasi yaitu para pembuat keputusan puncak dalam pemerintahan diseleksi secara periodik melalui pemilu yang fair dan  para kandidat secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara dan seluruh warga negara yang telah mencapai usia dewasa menggunakan hak pilihnya (Huntington,1996:10). Kalau kita mengikuti (Dahl:1996) demokrasi melibatkan dua dimensi, yaitu perlombaan dan peran serta.
Prosedur demokrasi  seperti ini mengasumsikan adanya kebebasan berbicara, menyebarluaskan pendapat, berkumpul dan berserikat sehingga perdebatan politik dan kampanye pemilihan umum dapat selenggarakan. Debat politik, pemilu, dan demokrasi merupakan satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Demokrasi merupakan representasi gambaran umum tentang nilai debat politik para kandidat.
Pada akhirnya warga negara yang memiliki hak pilih akan menilai siapa yang layak untuk memimpin pemerintahan pada periode berikutnya melalui pemilu mendatang apakah paslon 01 Jokowi-Ma'ruf atau paslon 02 Prabowo-Sandi. Tanpa disadari bahwa semua ini merupakan upaya untuk menghadirkan iklim demokrasi yang sehat dan pemilu merupakan instrumen penting untuk mengukur kadar demokrasi sehingga mengapa Huntington memilih tema demokrasi sebagai topik utama dalam karya politiknya.
Huntington mengakui bahwa demokrasi memang  dalam dirinya sendiri merupakan hal yang baik dan demokrasi mempunyai konsekuensi positif bagi kebebasan individu serta  dapat menjamin stabilitas politik domestik.Â
Pemilu presiden dan wakil presiden tinggal hitung hari, tepatnya pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Maka agenda debat politikpun terus dipersiapkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu. Debat demi debat yang sudah diselenggarakan tentu masyarakat sebagai menerima pesan ada yang merasa puas dan ada juga yang tidak merasa puas dengan materi debat yang telah disajikan para kandidat presiden dan wakil presiden  pada debat sebelumnya.
Kedua paslon, baik 01 maupun 02 saling mengklaim melalui tim masing-masing bahwa debat tersebut sudah dijalankan secara maksimal, bahkan muncul penilaian saling menjelekan sesama paslon. Debat tidak hanya sekedar untuk menampilkan visi,misi, dan program kepada publik, akan tetapi debat itu dapat menjadi wahana agar para kandidat presiden dan wakil presiden serta timnya bisa bersikap saling menghargai perbedaan pandangan politik satu sama lain.
Debat politik tidak hanya sebagai wahana untuk merebut simpatik masyarakat melalui adu gagasan, akan tetapi yang paling penting adalah sejauh mana para kandidat dan timnya memiliki kesadaran agar debat itu berlangsung tidak mengabaikan aspek etika sosial. Secara normatif debat sebagai wahana untuk meneropong visi, misi, dan program para kandidat agar masyarakat bisa melihat secara jernih. Sisi lain debat dapat menjadi wahana untuk melihat pemaparan visi, misi, dan program para kandidat presiden dan wakil presiden secara utuh.
Debat sudah menjadi budaya politik bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat reformasi tahun 1998. Debat  pertama kali dipraktekan  pada pemilu pertama langsung dengan melibatkan masyarakat  secara luas pada tahun 2004 sehingga melahirkan rezim prsesiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY). Praktek debat politik seperti ini sesungguhnya memang sangat diharapkan masyarakat yang ingin mengetahui karakter pemimpin politik yang akan terpilih untuk dipercaya mengelola negara.
Debat dilahirkan dalam rangka untuk menciptakan ruang sosial bagi masyarakat untuk memberi hak sosial penilaian terhadap para kandidat yang ikut bertanding dalam pemilu presiden melalui berbagai aspek. Ruang sosial yang saya maksudkan di sini adalah ruang sosial yang sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk meneropong lebih jauh tentang rekam jejak para kandidat yang ikut bertarung dalam pemilihan presiden sehingga para pemilih yang memiliki hak pilih di bilik suara, tidak hanya sekeadar mengalihkan hak politiknya kepada orang lain tanpa mengetahui kemampuan intelektual kandidat presiden yang bersangkutan.
Inilah sebenarnya esensi agenda debat politik yang dipersiapkan KPU. Sebagaimana kita saksikan debat politik yang sedang berjalan dengan mengikutsertakan dua paslon, yaitu paslon 01 Jokowi-Ma'ruf dan paslon 02 Prabowo-sandi.
