Membahas tentang kepemimpinan di era sekarang ini adalah hal yang sangat menarik, terutama di Indonesia. Sebab, saat ini jelas di Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat dan ketahui sendiri, bahwasannya presiden Indonesia saat ini tidak mampu menunjukkan jiwa kepemimpinannya terhadap rakyat. Banyak yang mengatakan bahwa presiden kita hanya banyak berwacana, lebih mementingkan citra, dan tidak pro terhadap rakyat.
Tidak bisa kita pungkiri, bahwasannya rakyat Indonesia sangat merindukan pemimpin yang memang siap memasang badan untuk kemajuan bangsa. Seperti Bung Karno, yang memang kita ketahui beliau sangat disegani baik di luar maupun di dalam negeri. Memiliki kecerdasan untuk memberikan gagasan-gagasannya untuk kemajuan bangsa, juga mengaplikasikannya secara nyata. Begitu pula dengan pak Harto, walaupun di akhir kariernya beliau sebagai presiden amat sangat tragis, akibat sistem pemerintahannya yang terlalu diktator dan penuh dengan praktek KKN, sejatinya saat kepemimpinan beliau banyak kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebenarnya, tidak banyak gunanya membincangkan kriteria dan syarat-syarat pemimpin. Para filsuf dan penulis Muslim sejak Abu Hasan Al-Mawardi pada abad ke-20 telah membicarakan syarat-syarat ideal bagi seorang pemimpin politik. Kriteria dan syarat-syarat pemimpin adalah tema klasik dalam filsafat politik.
Berbeda dengan para ilmuwan politik modern yang lebih suka membahas tentang tipologi atau tipe-tipe kepemimpinan dibandingkan membahas soal syarat-syarat seorang pemimpin. Contohnya Herbert feith, sarjana politik asal Australia ini, meneliti tentang politik Indonesia dan menemukan dua tipe kepemimpinan politik yaitu, apa yang dia sebut dengan tipe “pengelola” (administrator) dan tipe “pemersatu” (solidarity maker).
Menurut Feith dalam bukunya yang berjudul “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia” (1962), pemimpin tipe pengelola adalah mereka yang memiliki kemampuan teknis dalam mengatur negara. Tipe ini dijelaskannya, umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh terdidik yang menguasai suatu bidang tertentu. Sementara pemimpin dengan tipe pemersatu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendekati massa, mempengaruhi mereka, serta mendapatkan dan dukungan dari mereka.
Feith menganggap pemimpin seperti Muhammad Hatta sebagai tipe pengelola, sementara pemimpin seperti Soekarno sebagai pemimpin bertipe pemersatu. Feith juga menjelaskan bahwa dua tipe kepemimpinan ini jarang bercampur pada diri satu orang. Pemimpin pemersatu biasanya cakap dalam mengumpulkan pendukung, namun ketika sang pemimpin memimpin sistem pemerintahan, dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya, pemimpin bertipe pengelola, dia cakap dalam mengelola sistem pemerintahan, tapi kurang mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini terjadi karena sang pemimpin kurang menguasai retorika atau kurang memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa. Namun, memang disayangkan bahwasannya sangat jarang ada pemimpin yang memiliki kecakapan dua hal itu sekaligus dalam tubuh satu orang.
Selain Herbert Feith, ada satu ilmuwan lagi yang membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan politik di Indonesia. Dialah William Liddle. Ilmuwan politik asal Ohio State University ini memperkenalkan dua tipe kepemimpinan Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Yaitu tipe “Transformasional” (transforming leader) dan tipe “transaksional” (transactional). Dalam makalahnya, “Marx atau Machiavelli” (2001), Liddle menjelaskan, yang dimaksud dengan tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara tipe transaksional adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk ditukar (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Menurut Liddle, bung Karno adalah jenis pemimpin transformasional karena telah mengubah Indonesia dari fase penjajahan ke fase lainnya yaitu fase kemerdekaan. Namun, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional bung Karno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah itu, bung Karno tidak lagi memiliki visi transformatif. Seperti yang saya tulis di awal, bahwasannya pak Harto dalam tingkatan tertentu juga memiliki karakter transformasional, dimana beliau berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi di Indonesia.
Sementara itu, untuk pemimpin berkarakter transaksional di Indonesia nampaknya amat banyak contohnya. Sebut saja Gus Dur, SBY, dan lainnya. Menurut Liddle, tokoh-tokoh ini adalah tokoh berkarakter transaksional yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Seperti yang kita ketahui, GusDur adalah ulama NU dan pemimpin partai, sedangkan SBY adalah anggota TNI dan juga pemimpin partai serta pernah menjadi pembantu presiden (menteri).
Lewat tipologi-tipologi yang dikatakan oleh Herbert Feith dan William Liddle, kita bisa menganalisa tentang karakter kepemimpinan dengan hanya melihat dari pemahaman praktis. Memang di era seperti sekarang ini, politik pencitraan untuk dapat memperoleh elekstabilitas seorang pemimpin tidak terlalu berpengaruh dan sangat merugikan negara. Mengapa demikian? Karena yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah kemampuan untuk melakukan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat dan menjadi contoh yang baik di masyarakat. Apabila seorang pemimpin hanya mementingkan politik pencitraan tanpa ada bukti nyata akan pembangunan pada masa kepemimpinannya, rakyat yang cerdas pastilah paham apa maksud dari orang ini untuk maju menjadi seorang pemimpin.
Saat ini mungkin Indonesia sedikit dihiburkan dengan munculnya pemimpin yang bisa dibilang kompeten dan dapat bersinergi dengan setiap wilayah yang dipimpinnya. Yaitu Joko Widodo. Pengusaha mebel dari kota Solo Yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, bisa dikatakan memang memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Selain memiliki gagasan yang sederhana dan lebih banyak bertindak dibanding mementingkan citra, beliau adalah pemimpin yang dicintai rakyat karena tindakan nyatanya untuk membangun kesejahteraan dan memiliki pembawaan diri yang sederhana. Bisa dikatakan bahwa fakta di lapangan adalah bukti akan kepemimpinannya.
Bila kembali membahas tentang karakter kepemimpinan di Indonesia menurut Herbert Feith, mungkin saya bisa memasukan seorang Joko Widodo ini termasuk dalam dua karakter kepemimpinan yang dimaksud oleh Feith, yaitu tipe pengelola dan tipe pemersatu. Karena Jokowi telah membuktikan beliau dapat memimpin sebuah sistem pemerintahan yang baik saat menjadi walikota Solo dan melakukan gebrakan di birokrat pemprov DKI Jakarta di awal kepemimpinannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan untuk tipe pemersatu, Jokowi telah terbukti dapat menjadi rekan yang baik di masyarakat dengan terus melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Selain itu, attitude Jokowi yang Low Profile, telah memikat banyak rakyat untuk mendukungnya. Pada kasus ini, kita bisa contohkan ketika Pilkada DKI Jakarta 2012 Jokowi bisa mengalahkan Fauzi Bowo yang notabenne adalah calon Incumben, memiliki basis pendukung yang banyak di DKI, mendapatkan dukungan dari banyak partai, serta warga asli Jakarta. Namun, bila kepemimpinan Jokowi tidak konsisten dari Ikrar awalnya, mungkin saja citranya sebagai pemimpin akan jatuh dan tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi dari rakyat. dan yang paling penting, tipe-tipe kepemimpinan yang telah kita bahas yang menobatkan Jokowi sebagai contoh nyata sebagai pemimpin yang baik, pasti akan terhapuskan.
