Sejarah boleh berulang. Namun pengulangan sejarah sebaiknya dikendalikan manusia kea rah yang baik. Sebelum ada century gate, ada bulog gate, dan Bruneigate yang menurunkan Presiden Abdurahman Wahid. Kalau koboi-kobi senayan merasa risih adanya dana bantuan zakat sebesar US$ 2 Juta sekitar (20 milyar rupiah) sehingga merasa perlu untuk memintai pertanggungjawaban presiden hingga ke impeachment ala DPR kita. It’s Good, meskipun dana tersebut bukan uang negara yang merupakan bagian dari audit BPK dan tidak pula ada keterangan aliran dana dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan). Dilihat dari jumlah uang tidak seberapa dibanding century gate yang 6 Trilyun itu. Ya, karena risih dan malu mungkin koboi senayan jaman dulu merasa perlu menurunkan Gus Dur sebagai kepala negara saat itu, meskipun Tim jaksa dari Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penyelidikan, dan hasilnya: Tidak ada bukti keterlibatan Presiden Gus Dur terhadap Bruneigate maupun dana Yanatera Bulog. Jaksa Agung Marzuki Darusman juga menyatakan hal yang sama. Sudah seharusnya semangat yang baik dari koboi jaman Brunei gate dilanjutkan, ingat jargon kampanyenya SBY jadinya deh. Lantas bagaimana dengan Centurygate? Jika dibanding dengan kasus Bruneigate yang bukan uang negara, dan tidak pula ada keterlibatan presiden dalam kasus itu tapi bisa memaksa Presiden Gus Dur mundur dari jabatannya, maka Centurygate (mungkin) bisa lebih dari itu. Pasalnya, selain sudah telanjur menyedot uang negara sebesar Rp 6,7 triliun, kasus Bank Century ini (rupanya) tidak berdiri sendiri. Tampaknya, ada kaitan juga dengan kasus Pileg maupun Pilpres yang dianggap sudah selesai. Dalam pemilu legislatif (Pileg) maupun pemilu presiden (Pilpres) yang baru lalu, banyak persoalan serius yang dianggap sepele. Banyak pelanggaran pidana pemilu baik yang menyangkut money politics, jual beli suara maupun penggelembungan suara oleh oknum aparat KPU, yang dilaporkan Bawaslu maupun Panwas dan Parpol yang dirugikan, tidak ditindaklanjuti karena dianggap kurang cukup bukti. Belum lagi soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sampai sekarang pun belum bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Jutaan pemilih tidak terdaftar, tetapi orang meninggal, bayi dan juga tentara masuk dalam DPT. Perselingkuhan penghitungan rekap oleh oknum KPU di tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan), juga bukan rahasia lagi. “Ada uang, suara bisa diatur.” Penghitungan manual maupun yang menggunakan IT pun penuh dengan rekayasa. Sehingga, pelaksanaan Pileg maupun Pilpres kemarin mendapat sebutan sebagai pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr Mahfud MD sampai mengeluarkan kata-kata “KPU tidak profesional”. Ketidakprofesionalan KPU sempat mengundang KPK untuk mengaudit IT KPU. Tapi sayang, baru melakukan penyelidikan, Ketua KPK Antasari Azhar kesandung kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Banjaran. Lalu, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah (mungkin karena bukan bidangnya) tidak juga meneruskan. Kedua pimpinan KPK ini, lebih tertarik pada kasus Century. Dan baru ancang-ancang, belum menangani langsung kasus Century, kedua tokoh yang merupakan simbol cicak ini langsung dikriminalkan. Untung ada Tim 8 (delapan). Kalau tidak, bisa berabe! Nah moralitas dan nyali para koboi istana kini sedang diuji?!!! Apakah Pansus DPR punya keberanian mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi pada Bank Century? Atau, justru akan senasib dengan Pansus-Pansus dan Angket-Angket sebelumnya? Kita tunggu saja!
