Beginilah ketika suatu hal dikerjakan dengan terburu-buru, seperti pemanggilan Sylviana Murni Jumat lalu ke Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Disebutkan bahwa Sylviana diperiksa Bereskrim Polri untuk menjadi saksi kasus dana Bansos Pemprov DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka DKI Jakarta.
Akibat salahnya inti permasalahan dari dana bantuan sosial yang seharusnya dana hibah ini menjadikan institusi Kepolisian Republik Indonesia terkesan tidak profesional dan tidak memahami masalah yang ada, institusi Polri seharusnya dalam menangani masalah profesional dan jelas kalau bisa tidak terjadi kesalahan, karena kesalahan judul pemeriksaan bisa salah dalam menangani.
Melihat kesalahan ini, Kepolisian Republik Indonesia terkesan diarahkan untuk menurunkan citra Sylviana Murni, dan kita tahu semua bahwa Sylviana adalah Calon Wakil Gubernur yang berpasangan dengan Agus Yudhoyono, dan saat ini angka keterpilihannya teratas dari 2 pasangan calon lainnya, Polri seakan-akan dibawa dalam pusaran perpolitikan Indonesia, padahal Polri harus bebas dari tekanan dan aturan pihak luar.
Dalam peribahasa mengatakan bahwa Terburu-buru adalah perbuatan syaetan, maksudnya adalah pekerjaan terburu-buru dan terkesan dipaksakan akan tidak baik, baik itu untuk Polri sendiri dan pandangan masyarakat dari luar, apalagi persoalan yang dimaksudkan Polri itu sudah ditandatangani oleh Gubernur ketika itu yang saat ini menjadi Presiden RI Yaitu Jokowi, dimana dana yang dimaksud adalah bantuan Hibah bukan Bantuan Sosial seperti yang dimaksud Polri.
Jadi kedepannya Kepolisian negara ini harus lebih profesional dan jangan terpancing serta ikut perpolitikan yang terjadi saat ini, biarlah kepolisian berdiri netral ditengah dan menjaga kewibawaan aparatur penegak hukum, janganlah menjadi alat untuk politik praktis. Dan juga Polri harus benar-benar memahami pokok permasalahan suatu kasus, biar terkesan tidak dibawa-bawa dalam perpolitikan praktis.