Pembangunan pangan merupakan hal mendasar yang harus diberi perhatian khusus dan rutin oleh Negara. Dalam hal ini tentu Negara memerlukan konsep pembangunan pangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan tujuan Negara tersebut. Saat ini Indonesia menekankan kepada konsep ketahanan pangan, yaitu konsep yang ber tujuan mewujudkan kondisi dimana kebutuhan pangan nasional tercukupi dan usaha untuk memenuhinya berasal dari produksi dalam negeri dan impor. Sedangkan dewasa ini konsep ketahanan pangan sudah dianggap kurang tepat antara lain karena sangat riskan terhadap krisis global yang dapat terjadi kapan saja. Selain itu konsep ini dirasa kurang berpihak kepada petani dalam negeri.
Konsep pembangunan pangan yang tepat untuk Indonesia saat ini adalah konsep kemandirian pangan, yaitu keadaan dimana negara mampu memenuhi kebutuhan pangan strategis sendiri dan meminimalkan impor. Sumber daya alam Indonesia benar-benar dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan dengan meminimalisasi impor maka kebijakan pemerintah tentu akan semakin berpihak ke petani dalam negeri. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dan luasnya lahan negara yang dimiliki seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Dalam menuju kemandirian pangan paling tidak terdapat 3 aspek yang harus pemerintah benahi sesegera mungkin. Yang pertama adalah infrastruktur pertanian. Peningkatan teknologi pertanian serta distribusi dan sosialisasi mengenai teknologi pertanian secara merata ke seluruh pelosok Indonesia sangat diperlukan untuk memajukan pertanian kita. Pemerintah juga harus bisa melindungi lahan-lahan pertanian yang saat ini perlahan mulai digantikan dengan perumahan ataupun gedung-gedung perkantoran dan industri.
Kedua adalah pemberdayaan organisasi nasional petani. Para petani saat ini belum memiliki organisasi yang memiliki cakupan luas dengan struktur keorganisasian yang rapi. Suara petani belum didengarkan dan ditanggapi serius oleh pemerintah karena keabsenan organisasi nasional petani, yang selain bisa sebagai media advokasi audiensi juga bisa menjadi tempat pencerdasan dan peningkatan skill dalam mengelola pertanian.
Terakhir adalah penindaklanjutan UU Agraria. Undang-undang yang sangat pro petani ini seperti sengaja dimandulkan oleh para kaum kapitalis dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan keberanian pemerintah dan kekonsistenannya dalam menjalankan undang-undang ini. Pemerintah harus dapat mengambil sikap tegas dalam menjalankan kebijakan pangan yang merupakan kebutuhan dasar negara untuk maju. Impor pangan memang merupakan bisnis yang cukup menguntungkan tetapi mencederai kehidupan petani lokal dan keberlanjutan suksesi kesejahteraan bangsa kelak. Indonesia tidak membutuhkan dana cepat untuk bertahan dan maju, tetapi kemandirian yang dibangun dari ketegasan dan keberanian demi suksesnya Indonesia di masa depan.