Para Loyalis Jokowi yang Tersungkur, Patutkah Mereka Dipersalahkan?

Loyalis pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama beberapa waktu terakhir ini seakan mendapatkan "tamparan" dari sang pemimpin terpilih. 

Setelah sebelumnya polemik kenaikan iuran BPJS menghangat di masyarakat, kemudian ada rencana pemindahan ibukota, revisi undang-undang ketenagakerjaan, dan revisi UU KPK yang didukung oleh presiden meski dianggap memperlemah komisi anti rasuah hal itu semakin memperbanyak munculnya opini sinis terkait sikap sang presiden. 

Sudah bukan rahasia lagi apabila setiap gerak gerik presiden akan senantiasa menjadi sorotan publik, terlebih oleh mereka yang berada pada kubu oposisi. Sedikit saja langkah kontroversial ditempuh, maka hal itu langsung berujung pada kehebohan publik. 

Sampai-sampai salah satu media kritis tanah air, Tempo, mengeluarkan sebuah edisi dengan sampul kontroversial berwujud "Pinokio" dibalik sosok sang presiden. Sontak saja hal itu memantik kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Barangkali apa yang dilakukan oleh Tempo didasari oleh kekecewaan terhadap pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. 

Sang presiden dianggap telah berbohong karena janjinya yang ingin memperkuat serta mendukung penuh KPK justru dijalani dengan sebuah kebijakan yang kontraproduktif dengan hal itu. 

Menyetujui revisi undang-undang KPK yang dinilai melemahkan kewenangan institusi itu. Sikap dari "kaum" oposisi malah cenderung lebih ekstrem dengan mempersalahkan masyarakat yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Pak Jokowi sebagai presiden. 

Juru bicara para oposisi seolah menyungkurkan para pemilih Jokowi seiring kebijakan tidak populis yang diambil sang presiden. Seakan-akan para oposisi ini ingin mengatakan, "Rasakan akibatnya sekarang. 

Ini hasilnya setelah kalian memilih Jokowi sebagai presiden. Sukurin!". Namun patutkah "vonis" seperti itu dijatuhkan kepada publik yang memiliki harapan besar akan kemajuan bangsanya sendiri? Tepatkan penyungkuran itu dialamatkan kepada orang-orang yang sudah berkenan memberikan hak pilihnya? 

Sikap oposisi seperti ini adalah bentuk ketidakdewasaan mereka dalam membangun harmoni berbangsa. Semestinya bukan mempersalahkan, mereka justru harus bergerak mengambil langkah sesuai kewenangannya agar segenap warga negara ini tidak ada yang dirugikan atau disakiti.

Bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah presiden kita saat ini, yang terpilih secara langsung dan sah secara konstitusi. Mengungkit-ungkit pilihan masa lalu dan mengaitkannya dengan masalah bangsa yang terjadi saat ini adalah tindakan bodoh yang tidak berujung pada perbaikan.