Keadilan Milik Siapa?? RUNCING ke bawah, tumpul ke atas. Seperti itulah perumpamaan praktik hukum di negeri ini. Hukum hanya tajam buat mereka yang papa dan tak berdaya, tetapi majal untuk mereka yang kaya dan berkuasa. Kita tentu masih ingat kasus Nenek Minah. Dengan alasan legal-formal, polisi, kejaksaan, dan pengadilan begitu sigap memproses kasusnya sehingga perempuan uzur dan miskin itu divonis satu setengah bulan kurungan hanya gara-gara mencuri tiga buah kakao. Bandingkan dengan Anggodo Widjojo yang disebut-sebut sebagai mafia hukum. Dengan alasan legal-formal, polisi tidak bisa menjadikannya sebagai tersangka. Anggodo baru menjadi tersangka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan. Banyak kecaman dialamatkan kepada penegak hukum yang menangani perkara Nenek Minah. Tak kurang Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyebut proses hukum Nenek Minah itu memalukan. Akan tetapi, kecaman demi kecaman itu bak angin lalu belaka. Kasus seperti Nenek Minah terulang kini. Dua janda pahlawan, Nenek Soetarti dan Nenek Roesmini, harus menghadapi ancaman hukuman dua tahun penjara karena jaksa mendakwa mereka menyerobot tanah orang lain dan menempati rumah negara milik Perum Pegadaian. Kedua perempuan renta itu sesungguhnya berhak memiliki rumah dinas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994. Akan tetapi, ketika mereka mengajukan diri membeli rumah dinas itu, Perum Pegadaian menolaknya. Direktur Utama Perum Pegadaian malah menerbitkan surat yang memerintahkan mereka mengosongkan rumah dinas yang mereka tempati. Mereka kemudian menggugat secara perdata Perum Pegadaian ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan perkaranya kini sudah sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun, meski MA belum memutus perkara kasasinya, Perum Pegadaian melaporkan kedua manula itu ke kepolisian hingga perkaranya berlanjut ke pengadilan. Perum Pegadaian semestinya menahan diri untuk tidak membawa perkara kedua nenek itu ke ranah hukum pidana sampai perkara perdatanya berkekuatan hukum tetap. Dua perkara hukum sejenis yang berjalan bersamaan seperti itu bisa membawa preseden buruk bagi praktik hukum di negeri ini. Jika MA memenangkan kasasi Nenek Soetarti dan Nenek Roesmini, sementara pengadilan pidana memvonis mereka bersalah, terjadilah keputusan hukum yang saling bertentangan untuk perkara yang sama. Demikian kuat rupanya syahwat Perum Pegadaian dan aparat penegak hukum untuk menghabisi kedua nenek itu sehingga membawa mereka ke ranah pidana dengan mengalahkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Kita menantikan hakim mengetuk palu keadilan berdasarkan peri kemanusiaan, bukan keadilan berdasarkan alasan legal-formal belaka.