Dua hari kemarin mulai dari tanggal 23-24, massa unjuk rasa menolak RUU KUHP ngawur telah mebanjiri depan pagar Gedung DPR. dilanjutkan pada Selasa kemarin, gerakan aksi unjuk rasa mahasiswa diwarnai dengan kehadiran para buruh, petani dan siswa STM.
Beberapa tuntutan lain ialah, Presiden Jokowi Dodo sesegera mungkin membatalkan RUU KPK yang telah disahkan. Menolak RUU Pemasyarakatan, RUU SDA dan beberapa RUU lainnya yang sangat membahayakan demokrasi dan rakyat.
Naasnya, aksi unjuk rasa kemarin dihadapkan pada situasi yang sangat refresif. Penembakan gas air mata membuat banyak korban berjatuhan tanpa henti hingga ada yang dilarikan ke rumah sakit Gatot Subroto dan RS Pertamina.
Dikabarkan juga, 4 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jakarta (UINJ) hilang dan belum kembali hingga sekarang. Situasi ini sangat memprihatingkan publik atas insiden tindak represifitas dan kebobrokan aparat kepolisian.
Pertanyaan yang muncul adalah, ketika mahasiswa dan para siswa SMA atau STM telah menjadi korban rezim, Apakah akan muncul gerakan emak-emak untuk menyuarakan kegelisahan yang sama? Mungkin.
Sebab, emak-emak memiliki seorang anak yang aktif mengikuti unjuk rasa di depan DPR dan menjadi korban gas air mata dan refresifitas aparat. Sebagai seorang ibu, sifat peduli dan perlawanan terhadap apa yang dialami anaknya dapat saja terjadi.
Bahwa kemudian ini memiliki potensi besar untuk muncul gerakan emak-emak akan sangat tak terbandingi ketika suara mahasiswa dan siswa Melajar Menengah Atas telah menjadi korban.
Bila mahasiswa dan siswa telah meninggalkan ruang kelas, emak-emak tidak akan segan untuk meninggalkan dapurnya. Bila mahasiswa dan siswa membawa pakaian seragam atau almamater, Â Emak-emak akan membawa peralatan dapurnya. Wajan, piring dan sendok akan menjadi perangkat teatrikal aksi.
Antusias tulisan ini lahir ketika mahasiswa dan siswa telah menjadi korban. Kecenderungan emak-emak akan turun ke jalan bisa saja terjadi dan menolak kebiadaban aparat keamanan negara. Asalkan jangan mereka di tembaki lagi dengan gas air mata.
Sembari dari itu semua, aparat keamanan harus bertanggun jawab atas berbagai peristiwa tindak kekerasan yang di alami oleh massa aksi. Reformasi sektor keamanan harus dilakukan oleh Kapolri kepada anak buahnya.
Kami rakyat Indonesia mengecam berbagai tindakan itu. Aparat bukan menjadi tameng pemerintah unuk memukul rakyatnya namun harus mengawal tanpa moncong senjata. Ruang publik tidak boleh menjadi event pameran senjata berbahaya yang akan memakan korban jiwa.
