Menambah Pengalaman di CV Prabowo

Terungkap sudah nama nama yang akan menjadi pembantu Jokowi -Ma'ruf selama 5 tahun ke depan, sekitar pukul 10 pagi tadi (23/10) Jokowi telah melantik para pembantunya tersebut. Tampil beberapa nama yang telah diprediksi sebelumnya dan ada juga tidak terduga.

Tapi di balik itu semua tetap yang mengundang perhatian dan kejutan adalah terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada kabinet ini. 

Rekonsiliasi antara pemenang pilpres dengan Gerindra benar-benar di manifestasikan dalam bentuk berbagi kursi menteri pada kabinet ini. Sedikit menoleh ke belakang memang hubungan Jokowi Prabowo pasca pilpres boleh dibilang harmonis pasca pertemuan yang dilakukan diatas Moda Raya Terpadu (MRT) beberapa waktu lalu. 

Prabowo menegaskan bahwa beliau siap membantu Jokowi jika diperlukan demi kepentingan bangsa. 

Pernyataan ini tentu menyejukkan untuk masyarakat dimana prabowo yang menjadi negarawan sudah legowo menerima hasil pilpres. Namun siapa yang mengira Prabowo juga siap bila ditugaskan sebagai menteri di kabinet Jokowi. 

Kemesraan berlanjut ketika Jokowi menemui Prabowo di Istana dari sinilah mulai muncul tanda-tanda bahwa Gerindra semakin dekat dengan Jokowi. 

Kita semua tentu sangat senang melihat keharmonisan yang ditampilkan kedua tokoh ini ditengah polarisasi yang terjadi di masyarakat, mulai dari masalah pilihan saat pilpres hingga sampai membawa isu SARA. 

Namun, merapatnya Prabowo ke Jokowi juga akan menimbulkan stigma negatif bagi pendukung jokowi maupun anggota koalisi meskipun pemilihan menteri adalah hak penuh presiden. 

Boleh jadi nanti merapatnya Prabowo dapat menjadi duri dalam daging saat pemerintahan berlangsung, bergabungnya Gerindra juga dapat menyebabkan koalisi mejadi gemuk karena hanya tinggal PKS dan PAN saja yang menjadi oposisi.

Sedangkan Demokrat masih abu-abu dan ini juga dapat mencederai visi Jokowi yang ingin merampingkan birokrasi, tapi komposisi menteri dan bahkan boleh jadi wakil menteri jumlahnya semakin banyak untuk mengakomodir partai politik. 

Hal ini juga  dapat merusak  nilai-nilai berdemokrasi seperti yang diutarakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang menyatakan bahwa keberadaan oposisi sangat penting karena perlu adanya check and balance dalam berdemokrasi, jika tidak tamat demokrasi di Indonesia dan berubah menjadi negara yang otoriter.