Pemerintah Harus Petimbangkan Lama dan Susahnya Jadi Honorer

       

Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman minta Pemkab setempat, khususnya BKD untuk mengkalkulasikan soal honorer kategori 2 ke BKN. Apalagi, kategori 2 itu telah lama mengabdi di Padang Pariaman pada berbagai instansi.

Ketua Komisi I DPRD Padang Pariaman Tri Suryadi menyampaikan hal itu pada saat menerima hearing puluhan pegawai honorer kategori 2 beberapa waktu lalu terkait nasibnya yang belum jelas hingga saat ini. 

"Ketika mendaftar untuk CPNS, berkas mereka ditolak. Untuk itu mereka minta pemerintah memberikan prioritas padanya dalam hal itu," kata Tri Suryadi yang juga Caleg DPRD Sumbar dari Gerindra di Dapil II Padang Pariaman dan Kota Pariaman tersebut.

Sebagai wakil masyarakat, Tri Suryadi bersama sejumlah anggota Komisi I merasa prihatin terhadap nasib yang dialami pegawai honor. Apalagi honor daerah yang gajinya sangat tidak mencukupi untuk biaya hidupnya. Sedangkan tuntutan kerja yang harus mereka lakukan cukup berat. Pada kesempatan itu, Tri Suryadi menerima hearing honorer juga didampingi Plt Kepala BKD Maizar.

Tri Suryadi menyampaikan terima kasih atas kedatangan pegawai honorer itu ke lembaga wakil rakyat. "Alhamdulillah, di samping kita salurkan aspirasinya secara lisan ke instansi terkait, kita juga memberikan dukungan tertulis lewat surat resmi, agar perjuangannya menjadi PNS mulus, dan tidak mengalami kendala seperti saat ini," ungkap Tri Suryadi.

Pemkab Padang Pariaman, kata Tri Suryadi, harus melihat kebutuhan yang lebih besar soal PNS yang berasal dari honorer ini. "Perlu kita lihat beratnya medan tugas yang telah mereka lalukan selama jadi honorer. Kadang-kadang untuk beli baju baru saja susah, lantaran tak cukup buat kebutuhan harian dari hasil honorer tersebut.

"Kita dukung dan siap terus memperjuangkan nasib honorer ini, agar betul-betul diperhatikan oleh Pemkab Padang Pariaman dan Pemerintah Pusat," tegasnya.

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Kabupaten Padang Pariaman Syafriadi menjelaskan, jumlah anggotanya yang ada di daerah ini mencapai 453 orang. 

Dinas di berbagai instansi, dan kebanyakan guru di berbagai sekolah yang ada di Padang Pariaman. Jumlah yang sebanyak itu telah berkurang, lantaran lebih memilih lagi jadi orang biasa, karena tak kunjung juga jadi PNS. Forum ini hadir sejak 2004 silam.

Menurut dia, aksi yang dilakukannya ke Komisi I DPRD Padang Pariaman merupakan kegiatan terstruktur seluruh Indonesia, dan merupakan intruksi dari FHK2I Pusat. "November ini akan ada aksi seluruh Indonesia di Jakarta, terkait tuntutan yang belum juga dikabulkan pemerintah," ujar Syafriadi.